MIMIKA - Apel pagi gabungan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, bertempat di lapangan Kantor Pusat Pemerintahan SP 3, dipimpin oleh Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob, S. Sos., M.M., pada Senin, 31 Oktober 2022. 

Pada amanatnya, Johannes menyoroti masalah kepegawaian. Dikatakannya, sebagian pegawai yang dilantik pada bulan Juni 2022,  belum memiliki Surat Keputusan (SK) pelantikan hingga sekarang. Ada yang sudah menerima SK dan ada yang belum.

John menambahkan, "Dalam rangka penataan birokrasi, untuk memperbaiki kinerja dan karir bapak ibu sekalian, saya berharap bapak ibu memahami aturan kepegawaian. Kalau jadi Eselon IV, Eselon III, Eselon II itu pangkat minimalnya apa."

Ia memberi contoh bahwa ada camat yang belum memenuhi kepangkatan minimal yaitu III/d. Untuk itu, John mempersilakan pegawai untuk memilih.

"Apabila memilih karir, bila pangkat belum memenuhi syarat untuk jabatan tersebut, buat surat pengunduran diri dari jabatan. Tapi bila merasa jabatan lebih penting dan tidak pikir masa depan, silakan sampaikan," ujarnya.

Plt Bupati Mimika menegaskan bahwa pola pembinaan karir harus dimulai dari hal-hal seperti itu, bagaimana bisa menempati jabatan, ada pangkat pilihan agar bisa cepat menduduki jabatan yang lebih tinggi. 

"Sudah ada 13 orang yang mengajukan pengunduran diri karena kesadaran sendiri, ungkapnya. 

Hal ini menurut John sangat penting, agar jangan sampai ada penyalahgunaan birokrasi, contohnya pangkat III/a memimpin IV/a, sebab hal ini banyak terjadi di OPD-OPD. 

John berpesan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) agar terus melakukan sosialisasi kepada pegawai, terutama pada Kasubbag Kepegawaian di lingkungan OPD masing-masing. Bahkan ia meminta Kepala BKPSDM agar membuat surat edaran kepada semua pimpinan OPD.

"Tolong data dan inventarisir semua pejabat yang belum mengikuti diklat kepemimpinan (PIM), agar kita programkan. Aturan yang benar yakni sebelum menduduki jabatan, ada diklat kepemimpinan dulu," jelasnya.

John menerangkan bahwa ada yang menduduki Eselon II tapi belum pernah mengikuti PIM IV dan PIM III

"Ini yang harus diperbaiki. Semua pejabat sudah harus memiliki standar ini. Karena akan diperlukan sebagai syarat saat lelang jabatan. Semua pegawai negeri punya hak untuk mengikuti PIM," tegasnya. 

Plt Bupati Mimika juga menyinggung mengenai pegawai non ASN yang tercatat dalam database Pemkab Mimika sebanyak 2.913. Namun yang bisa masuk dalam aplikasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) hanya 2.700 sekian. Sementara sisanya tidak bisa masuk aplikasi hingga banyak yang protes. 

"Kami berusaha terus melobi agar semua bisa terakomodir. Tapi keputusan bukan di kami. Sedangkan terkait kuota 600 K2, sementara dalam proses verifikasi ulang. Nantinya mereka akan mengikuti tes di akhir bulan depan. Bagi yang merasa namanya masuk di kuota 600 tapi kemudian tidak dipanggil, berarti tidak lolos verifikasi," ungkapnya.

Hal tersebut menurut John, karena ada yang namanya masuk di kuota 600, padahal baru sebulan menjadi honorer, bahkan tidak pernah menjadi honorer.

Plt Bupati Mimika memastikan bahwa semua pegawai memiliki hak yang sama. Dan pegawai suku Amungme serta Kamoro mendapatkan prioritas.

Mengakhiri amanat, Plt Bupati Mimika berpesan kepada pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV agar tetap melaksanakan tugas dengan baik. Namun dari hasil evaluasinya selama sebulan, terlalu banyak dilakukan koordinasi keluar daerah, ke Jakarta, Jayapura dan tempat lainnya. 

"Tolong lakukan perjalanan dinas sesuai kepentingan. Kepala dinas jangan terlalu banyak melakukan perjalanan dinas. Bisa tugaskan yang lain atau stafnya, " tandasnya.

Johannes mengatakan, dari evaluasinya ternyata ada OPD yang sejak awal tahun hingga saat ini, Kepala Dinasnya sering melakukan perjalanan dinas keluar daerah. Bahkan bila staf melakukan perjalanan dinas, dilakukan pemotongan uang perjalanan.

Menutup amanat apel, John menegaskan, "Mulai hari ini, hal itu harus diperbaiki, agar kita dapat melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi. Kita sebagai pegawai negeri, sebagai pejabat, karena tugas. Bukan kita yang dilayani, tapi kita yang harus melayani. Lihat apa yang masyarakat butuhkan."

Tim Peliputan Diskominfo